Kasus bank Century bergulir begitu cepat dan mungkin tidak pernah disangka oleh semua pihak, baik dari pemerintah maupun yang menggugat kasus ini sekalipun. Bahkan kasus ini terus deras mendominasi pemberitaan media massa menggantikan kasus perselisihan antara KPK, Kejaksaan dan kepolisian. Beberapa pemberitaan malah terus menghubungkan peristiwa kkriminalisasi KPK sebagai akibat dari gigihnya KPK mengusut kasus Bank Cantury yang diduga melibatkan banyak tokoh pemerintahan negeri ini. Perlawanan yang awalnya membela KPK mulai beralih menjadi gerakan rakyat untuk menggugat penyelesaian kasus ini dan meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat.
Gerakan rakyat terus bergulir di berbagai daerah dengan melibatkan banyak organisasi dan tokoh masyarakat. Bahkan tuntutan pun makin keras diteriakkan, salah satunya menuntut Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Srimulyani untuk mundur seperti yang dikemukakan oleh Mantan Ketua MPR Amien Rais beberapa waktu lalu. Terakhir berita menyampaikan bahwa puncak dari gerakan ini akan menjadikan momentum Hari Anti Korupsi Dunia yang jatuh tanggal 9 Desember ini sebagai media membangun komitmen bangsa untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Gerakan yang baru merupakan rencana ini cukup membuat pemerintah gerah dan panic. Hal ini sangat nampak dari pernyataan presiden yang mengatakan beliau telah menerima informasi bahwa gerakan ini berppotensi ditunggangi oleh pihak ketiga untuk kepentingan tujuan politik social tertentu. Bahkan beliau langsung menohok tokoh yang berperan dalam gerakan ini sebagai tokoh yang tidak pernah berbicara masalah pemberantasan korupsi namun tiba-tiba muncul dalam gerakan anti korupsi ini.
Protes dan bantahan pun kemudian bergulir. Ada yang mengatakan hal tersebut sebagai kepanikan SBY sebagai presiden yang khawatir kalau gerakan ini menjadi kekuatan rakyat yang akan melakukan gangguan social politik dan berakhir dengan turunnya pemerintahan yang berkuasa sekarang. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah bentuk paranoid SBY terhadap berbagai gerakan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini.
PENTINGNYA KOMUNIKASI POLITIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN?
Secara komunikasi politik, apapun yang dikatakan dan dilakukan presiden tentunya membawa dampak yang sangat luas dimasyarakat. Sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan symbol kenegaraan, presiden tentu tidak akan sembarangan mengatakan sesuatu bila tidak dilandasi oleh bukti yang dapat dipercaya. Namun, terlepas dari validitas dan keaslian dari informasi yang beliau terima, tentunya masih dapat diperdebatkan efektif dan efisiensi dari pernyataan presiden tersebut.
Berbeda dengan kasus terorisme yang menjadi musuh seluruh bangsa ini, pernyataan presiden yang menyataan bahwa ada usaha dari teroris yang akan menjadikan beliau sebagai sasaran berikutnya, bisa jadi akan membuat semua elemen masyarakat untuk lebih berhati-hati dan aparat untuk lebih cepat bertindak mengatasi masalah terorisme tersebut. Untuk kasus Bank Century dan gerakan anti korupsi ini, pernyataan presiden dapat dianggap kontra produktif karena isu yang digulirkan merupakan isu yang sedang menjadi musuh bersama, yaitu korupsi. Sehingga kecurigaan yang nampak dari pernyataan presiden dapat dianggap sebagai bentuk “penolakan” presiden dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia.
Terlepas dari kebenaran informasi yang mengatakan bahwa gerakan tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda yang tidak berhubungan dengan kasus Bank Century, namun masyarakat tidak mengetahui hal tersebut secara pasti sehingga pernyataan presiden bisa dianggap mengada-ada atau hanya bentuk kepanikan beliau dalam menghadapi kasus ini.
Dalam komunikasi, selain pesan ada factor lain yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu pemberi pesan, penerima pesan, media dan terakhir adalah respon. Sehingga kalaupun pesan yang disampaikan oleh presiden itu benar, tapi karena disampaikan oleh presiden yang justru diduga langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kasus ini (diduga ada aliran dana kepada tim sukses), maka penerima pesan dapat berbeda dalam menginterpretasikan pesan tersebut dan menimbulkan respon negative. Maka dalam hal ini, walaupun masih dalam bentuk kecurigaan, namun tindakan presiden tersebut dapat dikatakan kontra produktif karena terkesan mencoba melawan arus suara rakyat yang menginginkan korupsi dihapuskan dari muka bumi nusantara.
Oleh karena itu maka sebuah kewajaran bila kemudian masyarakat menganggap kepanikan SBY sebagai respon negative terhadap isu pemberantasan korupsi dan bermuara pada lahirnya opini bahwa kepanikan ini juga langsung berhubungan dengan kemungkinan benarnya anggapan aliran dana Bank Century juga singgah langsung atau tidak langsung kepada tim sukses beliau.
KEWASPADAAN ATAU PARANOID POLITIK?
Selama ini kita semua mengenal SBY sebagai presiden yang santun, tenang dan hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Namun akhir-akhir ini justru terkesan sebaliknya. Kesan yang muncul dalam beberapa kasus justru menunjukkan beliau begitu panic sehingga respon yang dilakukan terkesan berlebihan.
Misalnya dalam hal terorisme, ketika bom meledak di JW. Marriot dan Fritz Carlton, presiden langsung melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa beliau telah menjadi sasaran berikutnya dengan bukti memperlihatkan photo-photo yang disinyalir menjadi sasaran tembak latihan para teroris. Juga dalam hal menanggapi kasus kriminalisasi KPK, beliau membuat tim 8 yang merupakan respon dari adanya gelombang perlawanan dari berbagai tokoh nasional untuk membela Bibit-Chandra sebagai representasi KPK yang teraniaya. Namun setelah dibentuknya tim 8 dan menghasilkan rekomendasi yang sangat jelas dan tegas, kemudian presiden terkesan ragu dan mengambang dalam memberikan kepastian hukum. Dan yang terakhir adalah kasus bank Century. Dalam berbagai kesempatan SBY terus mengatakan hal yang relative sama, yaitu bantahan adanya keterlibatan diri dan timnya dengan kasus Bank Century dan diakhiri dengan pernyataannya tentang adanya gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan diluar kasus yang berkembang yaitu kasus Bank Century.
Terlihat dari sisi menjaga stabilitas, SBY sangat terinspirasi oleh stabilitas politik orde baru. Dengan dominasi dalam pemilu, parlemen dan dukungan mayoritas dari koalisi telah membuat beliau mengharapkan sebuah kemapanan politik. Usaha itu juga nampak dari adanya kompromi dalam pemilihan MPR dengan mendukung Taufik Kiemas menjadi sasaran berikutnya.
Menjaga stabilitas tentunya tidak salah dan justru hal tersebut penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan, namun ketika hal tersebut dilakukan kepada seluruh aspek termasuk usaha untuk membungkam aspirasi rakyat, maka itu bukan kewaspadaan namun sikap paranoid, ketakutan yang berlebihan terhadap bayang-bayang sendiri.
Kewaspadaan lebih menjurus kepada antisipasi dan usaha menghindari berbagai keputusan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat secara umum. Kewaspadaan adalah sebuah rencana dan tindakan sistematis yang terencana dan dapat diukur secara akal budi dalam mengatasi sebuah kejadian yang mungkin terjadi dan bukan usaha untuk memperkeruh suasana dengan membuat kebijakan yang justru melawan arus suara rakyat. Kalau tidak begitu maka tidak salah bila SBY sebenarnya phobia terhadap perbedaan dan keberanekaan namun syndrome terhadap stabilitas sehingga selalu terobsesi untuk mewujudkannya. Semoga anggapan itu tidak tepat. Semoga SBY dapat terus mengatasi masalah yang dihadapi bangsa ini dengan bijak sehingga mampu membuat keputusan yang elegan, tegas dan berpihak kepada kepentingan bangsa, bukan kelompok atau sesaat saja.
Ketika segala sesuatu ditanggapi secara berlebihan, maka setiap keputusannya pun akan lebih beresiko memiliki efek domino yang tidak ringan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai presiden beliau tentunya memiliki kapasitas untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal fundamental dalam bernegara dan memiliki staff yang bisa beliau jadikan juru bicara untuk hal-hal lain yang beresiko menimbulkan respon negative. Ada kalanya seorang pemimpin untuk tidak berbicara ketika hal tersebut tidak bermanfaat, namun yang lebih penting adalah kejelasan dan ketegasan dalam bertindak, khususnya yang berhubungan dengan penegakan dan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam demokrasi.
Dan sekarang, itulah yang sedang rakyat tunggu! Semoga berbagai kejadian selama ini mampu membuat bangsa ini bisa belajar banyak tentang kualitas pemimpinnya, masyarakatnya sendiri dan mampu menentukan langkah yang paling tepat untuk merubahnya sesegera mungkin demi kebelangsungan bangsa ini kearah yang lebih baik. Semoga!
Imam Wibawa Mukti,S.Pd
Guru SMP Taruna Bakti dan pengamat social pendidikan
085624098017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar